Sumbawa Barat — Polemik terkait besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus menjadi perbincangan publik. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah KSB, Hairul, menegaskan bahwa tingginya SiLPA bukan disebabkan oleh rendahnya penyerapan anggaran, melainkan karena pelampauan target pendapatan daerah.
Menurut Hairul, pemahaman terhadap SiLPA tidak bisa dilihat secara sempit sebagai sisa anggaran akibat program yang tidak berjalan. Ia menekankan bahwa SiLPA merupakan akumulasi dari berbagai sumber, termasuk dari peningkatan pendapatan yang melampaui target.
“SiLPA kita ini sebagian besar berasal dari pelampauan pendapatan daerah, bukan semata-mata dari sisa program yang tidak terealisasi,” tegasnya. saat di hubungi media, Minggu (05/04/2026).
Ia memaparkan, total SiLPA KSB tahun anggaran 2025 mencapai Rp1,144 triliun. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar Rp176,8 miliar yang berasal dari sisa belanja, sementara sisanya sebesar Rp966,6 miliar merupakan hasil pelampauan target pendapatan.
Lebih lanjut dijelaskan, pelampauan pendapatan tersebut bersumber dari berbagai sektor, mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah, hingga lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Hairul juga membantah anggapan yang menyebut tingginya SiLPA disebabkan oleh tidak optimalnya serapan anggaran pemerintah daerah. Ia menilai tudingan tersebut tidak berdasar jika melihat capaian realisasi belanja daerah.
“Total belanja daerah tahun 2025 sebesar Rp2,236 triliun dengan realisasi mencapai Rp2,059 triliun atau 92,09 persen. Angka ini menunjukkan penyerapan anggaran yang sangat sehat,” jelasnya.
Ia menambahkan, secara umum, realisasi belanja di atas 90 persen merupakan indikator baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, tidak tepat jika SiLPA yang besar dikaitkan dengan kegagalan pelaksanaan program.
Hairul juga membandingkan antara realisasi pendapatan dan belanja daerah. Ia menyebut realisasi pendapatan tahun 2025 mencapai 150,48 persen dari target, atau mengalami pelampauan sebesar 50,48 persen.
“Artinya, ada selisih belanja sekitar 7,91 persen, sementara pendapatan justru melampaui target hingga lebih dari 50 persen. Ini yang menjadi faktor utama besarnya SiLPA,” paparnya.
Di tengah polemik yang berkembang, Hairul menduga adanya narasi yang sengaja dibangun untuk kepentingan tertentu. Ia menilai, tudingan bahwa pemerintah sengaja menahan anggaran agar menjadi SiLPA tidak memiliki dasar yang jelas.
“Ada yang bilang anggaran itu sengaja ditahan untuk kepentingan tertentu. Itu tidak benar,” tegasnya lagi.
Menurutnya, pengelolaan anggaran pemerintah telah diatur secara ketat melalui mekanisme yang jelas. Setiap program yang dirancang pun didasarkan pada kebutuhan prioritas masyarakat yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.
Ia pun mengajak semua pihak untuk melihat persoalan SiLPA secara objektif dan komprehensif. Sebab, dalam praktiknya, SiLPA tidak hanya berasal dari efisiensi belanja, tetapi juga dari keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah.
“Faktanya, realisasi belanja kita mencapai 92 persen, sementara pelampauan pendapatan mencapai 50,48 persen. Ini yang harus dipahami secara utuh,” pungkasnya. (Bon).
.jpeg)
.png)
.jpeg)
.jpeg)
